Pendidikan Sang Pemimpi dari Sukadamai

Membayangkan saung pos ronda kebanyakan, tak akan jauh berbeda dengan
saung yang satu ini. Keduanya sama-sama terbuat dari kayu dan bambu.
Jika berada di kedua saung itu pun, semilir angin begitu terasa dan
air hujan dengan bebas masuk ke dalamnya karena tak ada dinding yang
menahannya.

Hanya bedanya, saung ini lebih luas, kira-kira 7 x 5 meter persegi
dengan lantai yang lebih rendah dari saung pos ronda kebanyakan.
Lantai yang terbuat dari bambu itu pun sebagian terserak. Atapnya
keropos. Letak saung yang satu ini pun jauh dari permukiman warga,
meskipun dekat dengan sejumlah rumah.

Saung itu adalah Sekolah Dasar Islam Cita Madani. Jangan menebak
sekolah sangat sederhana ini berada di pedalaman Kalimantan bahkan
Papua. Saung ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lebih tepatnya
di Lereng Gunung Sieum, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur,
Kabupaten Bogor.

Lebih tepatnya lagi sekolah ini berjarak 74 kilometer dari ibu kota
negara Indonesia dan 35 kilometer dari Cikeas, kediaman Presiden
Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski demikian, bagi Anda yang begitu fanatik dengan HP harus siap
gelisah karena sinyal HP di sana naik turun berkisar nol hingga dua
batang sinyal. Bahkan, listrik belum bisa dinikmati.

Untuk menuju ke sekolah ini, Anda harus menempuh tujuh belas kilometer
dari jalan utama, Jalan Mengker, Kab. Bogor. Jalannya tidak sepenuhnya
beraspal. Sekitar tujuh kilometer menuju Cita Madani, jalan berbatu
dan tanah menanjak menjadi satu-satunya pilihan. Tidak ada angkutan
umum, alias harus berjalan kaki.

Untuk mengantisipasi keterlambatan, siswanya pun berangkat pada pukul
12.00 WIB, setelah pagi hari mereka membantu orang tuanya. Kegiatan
belajar dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.30 WIB.

Petang itu bisa dikatakan penulis beruntung karena hari hanya gerimis
sehingga masih ada anak-anak yang datang. Itu pun sebenarnya jumlah
anak sudah berkurang cukup banyak. Ada tujuh puluh siswa yang
seharusnya hadir.

Di sek0lah itu, setiap hari hanya empat guru yang bertugas mengajar.
Semuanya adalah honorer dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp
450.000 setiap bulan.

Setiap hari tidak semua siswa hadir ke sekolah itu. ”Karena beberapa
hari terakhir hujan, jalannya pasti susah. Apalagi di RT 1 dan 2,
jalannya masih berupa tanah merah. Jadi sekitar lima belas anak dari
sana pasti tidak bisa lewat, meskipun ini sekolah terdekat mereka,”
kata Zayyadi, pendiri sekolah itu.

Namun, hal itu tidak berarti belajar-mengajar diliburkan. Mereka
tetap belajar sesuai ”ruang kelas” masing-masing yaitu taman
kanak-kanak, kelas II, dan IV. Saat itu, siswa kelas I dan III tidak
ada yang hadir.

Imajinasi para siswa pun cukup kuat, terutama saat harus membayangkan
di sekitar mereka ada dinding pembatas antarkelas. Tentunya dinding
imajinasi itu akan membuat mereka tidak terlalu terganggu oleh suara
dari ”ruang kelas” lain.

Bagi Zayyadi, sedih rasanya melihat generasi Indonesia menyongsong
masa depan dengan fasilitas serba terbatas. Apalagi, dari hasil
pantauan para guru, murid-murid tadi mempunyai daya tangkap, daya
serap, dan respons yang baik. Tidak kalah dengan murid sekolah
berdinding tembok. Hal menonjol dari mereka yaitu punya daya juang
yang tinggi.

”Makanya, saya sedang berusaha mendapatkan bantuan bangunan fisik.
Saya sudah menyelesaikan syarat administrasi untuk mengurus izin di
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tetapi entah kenapa sampai sekarang
tidak ada tindak lanjut. Padahal, saya sudah punya izin dari
Kementerian Pendidikan Nasional,” tutur Ketua Himpunan Pendidikan Anak
Usia Dini (Himpaudi) Kabupaten Bogor itu.

**

Itu hanyalah sekelumit gambaran pendidikan anak-anak daerah terpencil
di Indonesia. Pemerataan layanan dan akses pendidikan di Indonesia
belum dirasakan benar oleh semua penerus bangsa, sekalipun begitu
dekat dengan ibu kota negara atau tidak terlalu jauh dari rumah
Presiden Yudhoyono. Bagi mereka, pendidikan masih menjadi barang elite
alias mahal.

Di Indonesia, ada 2,15 juta anak usia 7-15 tahun belum mengecap
pendidikan pada 2008. Jabar menyumbang 35 persennya (lihat tabel).
Salah satu penyebabnya adalah minimnya layanan pendidikan dan sulitnya
akses pendidikan.

Padahal, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (untuk usia
tersebut) adalah program pemerintah yang dicanangkan sejak 1994.
Melihat kondisi pendidikan seperti itu, tak heran jika target
penuntasan program itu ngaret. Awalnya ditargetkan selesai pada 2004,
lalu 2008, sekarang diperpanjang lagi hingga 2014.

Selain tidak memungkinkan anak-anak mengenyam pendidikan, minimnya
layanan dan akses pendidikan juga menambah angka putus sekolah dan
keterlambatan usia masuk sekolah.

Seperti yang terjadi di Desa Sukadamai tadi, dengan akses yang sulit,
calon siswa baru masuk ke sekolah pada usia tidak ideal. Biasanya
mereka duduk di kelas III atau IV pada usia 17 tahun. Karena minder
atas usia atau tubuh yang lebih besar, mereka cenderung memilih
keluar.

Kalaupun tamat SD, mereka harus berhitung untuk melanjutkan. Pasalnya,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas biasanya terletak
di ibu kota kecamatan.

Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan Dan Satriana menuturkan, layanan
pendidikan tak melulu berbicara tentang sekolah formal dengan bangunan
lengkapnya. Pemerintah sebaiknya menyusun program pendidikan yang
kreatif dan fleksibel dengan kondisi anak di daerah terpencil.

”Jangan berpikir harus selalu membangun sekolah formal. Itu tidak akan
efisien karena jumlah siswa pun relatif sedikit dan kenyataannya belum
didukung oleh kemudahan akses transportasi,” ujarnya.

Menurut dia, akan lebih baik pemerintah mendorong pusat kegiatan
belajar masyarakat (PKBM) dengan melibatkan masyarakat atau mendorong
guru kunjung.

**

Sayangnya, tindak lanjut Wajar Dikdas Sembilan Tahun tidak tersentuh
dalam program seratus hari Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014.
Sesuai dengan program seratus hari itu, beberapa waktu lalu Kepala
Dinas Pendidikan Jawa Barat Wachyudin Zarkasyi mengatakan, untuk
daerah terpencil akan digunakan pendekatan informasi dan teknologi
(IT) karena sedikitnya jumlah siswa dan sulitnya distribusi guru.

”Untuk IT, SDM-nya (sumber daya manusia) sedang ditatar bekerja sama
dengan LPMP (lembaga penjaminan mutu pendidikan),” ujarnya.

Sementara itu, untuk masalah guru di daerah terpencil (gurdacil), kata
dia, pemerintah pusat sedang menyusun kebijakan khususnya.

Menurut Dan Satriana, pendekatan IT bukanlah langkah yang tepat untuk
daerah terpencil. ”Sinyal dan listriknya saja tidak ada,” katanya.
(Amaliya/”PR”)***